Beberapa pihak khawatir undang-undang tersebut lebih bersifat simbolis daripada praktis dan menekankan bahwa mengatasi ketidaksetaraan gender serta mendanai layanan pencegahan dan dukungan sangatlah penting.

Bahkan para pendukung undang-undang tersebut sepakat bahwa undang-undang saja tidak cukup dan harus dipadukan dengan reformasi sosial dan pendidikan yang lebih luas.

(***)