Jokowi Beberkan Fakta Seputar Ijazah UGM Miliknya: Ada Agenda Besar Politik
RIAU24.COM - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi isu ijazah palsu dalam wawancara eksklusif dengan KompasTV dalam Program Khusus yang ditayangkan, Selasa (9/12/2025) malam.
Ia mengatakan ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu yang sudah berjalan empat tahun ini.
"Saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik, sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung karena keinginan mereka untuk men-downgrade, menurunkan reputasi yang saya miliki, meskipun saya nggak merasa punya reputasi apa-apa," katanya.
Ketika ditanyai mengapa reputasinya harus diturunkan, Jokowi menyebut soal kem ungkinan untuk kepentingan politik.
"Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh, semuanya dilakukan untuk apa kalau hanya untuk main-main. Kan mesti ada kepentingan politiknya di situ," ujarnya.
Jokowi juga mengaku mengetahui siapa yang ada di balik isu ijazah palsu ini.
"Ya saya kira gampang ditebak, tidak perlu saya sampaikan," tuturnya.
Jokowi juga menyatakan dirinya akan membawa ini ke ranah hukum.
"Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik dilakukan di penegakan hukum, diputuskan di pengadilan akan lebih baik, untuk pembelajaran kita semuanya," ucapnya.
Ia juga mengatakan akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan.
"Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya akan saya bawa," ujar Jokowi.
Maruarar Siahaan Kritik Polemik Ijazah
Selanjutnya, Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Maruarar Siahaan, menilai polemik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi berlarut-larut lantaran adanya hal yang tidak dibuka secara terang kepada publik.
Prof Maruarar Siahaan mengatakan, isu ijazah Jokowi berkembang menjadi polemik besar bukan tanpa sebab. Menurutnya, ketertutupan justru memicu spekulasi dan memperkeruh keadaan.
Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam sebuah perbincangan yang tayang di kanal YouTube Abraham Samad pada Minggu (7/12/2025).
“Dari sudut pandang struktur pribadi, persoalan ini membesar karena ada sesuatu yang tampaknya ditutupi. Itulah yang kemudian menjadikannya masalah serius,” ujar Maruarar.
“Kebenaran itu memiliki makna fundamental. Ia membebaskan dari kegelapan, dari dusta, dari kebohongan, dan dari ketidakbenaran,” ucapnya.
Terbaru, viral sebuah kabar Kecerdasan buatan (AI) milik Universitas Gadjah Mada (UGM) bernama Lean Intelligent Service Assistant atau LISA jadi perbincangan di media sosial usai muncul video responsnya atas pertanyaan terkait Presiden Joko Widodo. Dalam video yang beredar, pengguna bertanya mengenai “Jokowi alumni UGM”.
Namun jawaban LISA menyebut Joko Widodo bukan alumni UGM, sekalipun dalam pernyataannya juga menyebut Jokowi menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM, tetapi tidak lulus. Pertanyaan yang sama ditampilkan dua kali di layar, dan respons LISA tampak konsisten.
UGM Benarkan LISA Karya Kampus
Juru Bicara UGM Dr. I Made Andi Arsana mengatakan pihak kampus telah mengetahui video viral tersebut. Ia membenarkan bahwa LISA merupakan karya UGM yang dikembangkan bersama Botika.
Andi menjelaskan LISA tidak sama dengan AI komersial seperti ChatGPT atau Gemini. Basis datanya terbatas pada informasi internal UGM terkait akademik, kemahasiswaan, administrasi, dan pengembangan diri.
UGM telah melakukan soft launching dan membuka akses publik, namun kemampuan LISA masih dalam pengembangan melalui proses “belajar”.
Menurut Andi, LISA mempelajari data melalui dua jalur: pertama dari informasi internal UGM, dan kedua dari internet bila informasi internal tidak mencukupi.
Dalam kasus viral tersebut, Andi menyebut respons LISA tentang status kelulusan Jokowi tidak akurat serta menunjukkan inkonsistensi.
Polemik mengenai kasus ijazah palsu mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga saat ini tak kunjung menemui titik terang.
Para pakar, pengamat, hingga masyarakat banyak yang mendesak agar Presiden Prabowo Subianto selaku pemegang otoritasi negara untuk melakukan intervensi terhadap penyelesaian kasus ini.
Namun, hingga saat ini Presiden masih belum memberikan tanggapan yang pasti bahkan hingga kasus serupa juga menimpa wakil presiden Gibran rakabuming, yang ijazahnya juga di ragukan keabsahannya oleh Roy Suryo Cs.
(***)