RIAU24.COM - SIAK — Kunjungan kerja Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, ke Kabupaten Siak dimanfaatkan Bupati Siak Afni Zulkifli untuk menyampaikan berbagai persoalan krusial yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait konflik agraria dan pemenuhan hak-hak dasar warga.

Dalam dialog yang berlangsung di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Rumah Rakyat, Minggu (14/12/2025), Bupati Afni menyampaikan bahwa konflik agraria di Kabupaten Siak ibarat bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak jika tidak ditangani secara serius dan komprehensif.

Ia mencontohkan, hanya beberapa hari setelah dirinya dilantik sebagai Bupati Siak, konflik lahan antara masyarakat dan PT SSL pecah di Kampung Tumang, Kecamatan Siak, menjadi bukti nyata rapuhnya tata kelola agraria di daerah.

“Terbukti saat saya baru saja dilantik, konflik lahan antara masyarakat dengan PT SSL di Tumang langsung terjadi,” ujar Bupati Afni di hadapan Menteri HAM.

Meski perizinan kehutanan bukan kewenangan langsung pemerintah daerah, Afni menegaskan bahwa sebagai kepala daerah, dirinya memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan hak asasi masyarakat tetap terlindungi, mulai dari hak atas tanah, air bersih, udara sehat, pendidikan, hingga layanan kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Afni memaparkan kondisi Kabupaten Siak melalui peta wilayah. Ia menyoroti dominasi kawasan berwarna kuning yang menunjukkan Hutan Tanaman Industri (HTI).