“Warna putihnya tidak banyak. Yang mendominasi justru kuning. Karena itu, saya berharap istilah ‘hutan’ dalam kawasan industri ditinjau kembali. Hutan itu heterogen, sedangkan ini hanya satu jenis tanaman, akasia,” tegasnya.

Ia menjelaskan, sebagian besar wilayah Siak merupakan kawasan hutan dan Hak Guna Usaha (HGU). Di sisi lain, Kabupaten Siak juga memiliki dua kawasan konservasi penting yang menjadi habitat gajah dan harimau Sumatera, namun masih menghadapi ancaman illegal logging yang masif.

Berbicara soal agraria, Afni menegaskan bahwa persoalan tersebut erat kaitannya dengan hak-hak dasar masyarakat. Saat ini, kawasan HGU tersebar di 54 kampung dan 6 kelurahan, sementara HTI dan kawasan hutan berada di 63 kampung dan 2 kelurahan.

“Total ada 131 kampung dan kelurahan, dengan hampir setengah juta jiwa penduduk yang hidup di dalamnya. Banyak dari mereka belum menikmati hak dasar, seperti akses jalan ke sekolah yang layak. Saat hujan berlumpur, saat panas berdebu, karena berada di kawasan HTI,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut banyak ditemui di Kecamatan Minas, Kandis, dan Sungai Mandau. Bukan karena pemerintah daerah tidak mau membangun, melainkan karena keterbatasan kewenangan dan rumitnya perizinan lintas kementerian.

“Mestinya negara hadir. Sekolah dan fasilitas kesehatan di wilayah sulit dijangkau itu adalah hak dasar masyarakat dan bagian dari hak asasi manusia,” tegas Afni.