Wakil Bupati Syamsurizal memaparkan bahwa pendapatan daerah pada APBD Murni 2025 sebesar Rp2,95 triliun, namun pada APBD Perubahan turun menjadi Rp2,62 triliun, atau turun Rp325,9 miliar (11 persen).

Penurunan ini disebabkan, koreksi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak tercapainya PAD penyesuaian asumsi makro nasional Hingga 26 Desember 2025, Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima baru Rp1,77 triliun dari target Rp2,02 triliun, sehingga terjadi kekurangan sekitar Rp250,5 miliar.

Warisan Kontrak 2024 Menekan Fiskal, Kondisi keuangan semakin berat karena beban kontrak tahun 2024 mencapai Rp887,5 miliar. Dari jumlah itu, Rp491,2 miliar merupakan kontrak melalui e-purchasing dengan 12.614 paket pekerjaan, yang menghasilkan tunda bayar ratusan miliar.

Ironisnya, jelang pergantian kepala daerah pada 4 Juni 2025, masih dilakukan proses lelang dengan nilai Rp49,4 miliar, sementara utang sebelumnya belum terbayar penuh.

Pemerintah Afni–Syamsurizal melakukan beberapa langkah penyelamatan fiskal, yaitu efisiensi anggaran, pembatalan sejumlah lelang

addendum atas kontrak berjalan , tidak melelang ulang proyek bermasalah, tidak melakukan lelang di APBD Perubahan, Pasca pelantikan, lelang yang dilakukan hanya Rp73,1 miliar, termasuk earmark wajib sebesar Rp30,4 miliar, sementara 10 kegiatan dibatalkan dengan nilai Rp29,3 miliar.(Lin)