RIAU24.COM - Wakil Ketua Umum DPP PAN, Eddy Soeparno menyebut pihaknya masih membutuhkan waktu untuk memberikan dukungan atau menolak usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

"Kami masih pikir-pikir. Dan ini masih berada dalam koridor konstitusi," ujarnya dikutip dari rmol.id, Senin, 29 Desember 2025.

Keputusan ini didasarkan pada pengalaman panjang partai politik dalam menghadapi dinamika Pilkada langsung selama bertahun-tahun.

"Kami melihatnya itu adalah sebuah usulan yang memang layak dipertimbangkan. Karena kita melihat, saya sebagai sekjen partai selama hampir 10 tahun melalui tahapan-tahapan Pilkada yang begitu banyak, dan kami melihat adanya peningkatan intensitas di berbagai hal," ujarnya.

Tambahnya, sejumlah persoalan kerap muncul dalam Pilkada langsung.

"Beberapa diantaranya yakni maraknya praktik politik uang, menguatnya politik dinasti, hingga tingginya tensi politik identitas," ujarnya.

"Kita ingin melihat bagaimana kemudian jika model itu kita kembalikan kepada model keterwakilan melalui DPRD, agar ekses-ekses tersebut bisa kemudian kita kurangi," tambahnya.

Dia sadar pengembalian Pilkada ke DPRD berpotensi menimbulkan penolakan karena masyarakat telah terbiasa memilih secara langsung. 

Namun, dampak negatif Pilkada langsung terhadap kualitas demokrasi juga perlu diperhitungkan secara jujur.

"Tapi juga kalau kita lihat eksesnya, itu kita harus perhitungkan juga dampaknya itu ternyata membawa dampak negatif terhadap pendidikan politik bagi masyarakat, karena masyarakat hanya disuguhi amplop atau sembako untuk memilih siapapun yang akan menjadi calon kepala daerahnya," ujarnya.