RIAU24.COM - Bupati Bengkalis, Kasmarni, menegaskan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mendukung kegiatan hulu minyak dan gas bumi melalui penguatan sinergi, komunikasi, serta kolaborasi lintas sektor.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Silaturahmi dan Koordinasi SKK Migas Perwakilan Sumbagut bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, yang digelar di Graha Merah Putih, Pekanbaru, Selasa (14/1/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Riau, Helmi D, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut C.W. Wicaksono beserta jajaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dr. Ersan Saputra TH, para pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, Manager External Communication & Stakeholder Relations North Pertamina Hulu Rokan Rudi Arief, Direktur PT Riau Petroleum, Camat Mandau Riki Rihardi, Camat Pinggir Zama Riko Dakanahay, serta Camat Bathin Solapan Muhammad Rusydy.

Dalam sambutannya, Bupati Kasmarni menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut sebagai wadah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta membangun kolaborasi yang lebih erat antara SKK Migas, KKKS PHR WK Rokan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, khususnya dalam membahas overview kegiatan hulu migas, rencana kerja tahun 2026, serta dukungan yang diharapkan dari Pemerintah Daerah.

Bupati Bengkalis menegaskan bahwa Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan hulu migas di wilayah Sumatera Bagian Utara. Keberadaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah Bengkalis dinilai memberikan kontribusi signifikan, tidak hanya terhadap ketahanan energi nasional, tetapi juga terhadap pembangunan daerah, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian, Kasmarni juga menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan hulu migas di daerah tidak terlepas dari berbagai tantangan, mulai dari persoalan perizinan, lahan, sosial kemasyarakatan, lingkungan, hingga sinkronisasi dengan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang intensif di antara seluruh pemangku kepentingan agar kegiatan hulu migas dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.