Mencari Solusi Atasi Tingginya Biaya Politik
Ilustrasi Pilkada. Sumber: KPU
RIAU24.COM -Founder Citra Institute, Yusak Farchan menilai biaya politik di Indonesia sudah teramat tinggi.
Untuk itu dibutuhkan perubahan model pemilihan kepala daerah (Pilkada), dikutip dari rmol.id, Jumat, 13 Februari 2026.
"Karena perjalanan pilkada langsung sejak 2005 sampai sekarang memang menunjukkan biaya politik yang tinggi," sebutnya.
Dia meyakini biaya politik yang harus ditanggung berawal dari 4 tahapan pilkada.
"Yaitu tahapan pencalonan, kampanye, penghitungan dan rekapitulasi suara, serta tahapan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK)," ujarnya.
"Kalau satu kursi standarnya Rp300-500 juta, dan ada banyak partai, misal mereka butuh 10 dukungan partai politik itu sudah Rp3 miliar, itu sudah sangat besar," sebutnya.