RIAU24.COM - PEKANBARU – Bupati Siak Afni Zulkifli menilai program prioritas nasional menjadi peluang strategis bagi pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah penyesuaian kebijakan fiskal yang sedang berlangsung.

Hal tersebut disampaikan Afni saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2027 yang digelar di Ballroom Menara Dang Merdu Lantai 4, Bank Riau Kepri Syariah, Pekanbaru, Selasa (18/2/2026).

Afni mengungkapkan, dalam dua pekan terakhir dirinya intens melakukan komunikasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga di tingkat pusat guna memahami arah kebijakan anggaran pemerintah ke depan. Ia menegaskan bahwa bagi daerah, tidak ada istilah pemotongan anggaran, melainkan pengalihan anggaran ke program prioritas nasional.

“Jadi dari hasil pertemuan tersebut, kesimpulannya kita semua harus semangat dan bersama-sama mendukung program-program prioritas Bapak Presiden,” ujar Afni di hadapan para kepala daerah se-Provinsi Riau.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Afni juga menyatakan dukungannya kepada Pelaksana Tugas Gubernur Riau untuk mengawal implementasi program prioritas Presiden di Provinsi Riau, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.

“Karena anggarannya dialihkan ke program nasional, kami satu langkah dan siap berada di belakang Pak Gubernur untuk mengawal seluruh program prioritas Presiden agar terlaksana dengan baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Riau,” tegasnya.

Selain itu, Afni juga menyampaikan adanya peluang dana perbantuan bagi daerah. Berdasarkan informasi yang ia terima dari DPR RI, terdapat dana perbantuan sekitar Rp230 triliun yang telah disahkan dalam APBN 2026 dan dapat diakses oleh pemerintah daerah.

“Disampaikan bahwa DPR sudah mengesahkan dana perbantuan sebesar Rp230 triliun. Mudah-mudahan nanti, jika dikomandoi oleh Pak Gubernur, dana ini bisa dimanfaatkan untuk infrastruktur, pendidikan, dan sektor lainnya,” jelas Afni.

Bupati perempuan pertama di Kabupaten Siak itu menambahkan, meskipun mekanisme dana tersebut berbeda dengan program Inpres Jalan Daerah, hal itu menunjukkan besarnya komitmen Presiden terhadap pembangunan daerah.

“Komitmen Pak Presiden kepada daerah sangat besar. Kami memang belum mengetahui detail mekanismenya, namun jika nanti dikomandoi oleh Pak Gubernur, kami berharap seluruh kabupaten/kota di Riau bisa bersama-sama berjuang mengakses peluang ini,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan bahwa forum konsultasi publik tersebut menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan kabupaten/kota dengan kebijakan provinsi dan nasional.

Ia menyampaikan, prioritas RKPD Provinsi Riau Tahun 2027 akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan layanan dasar seperti kesehatan, serta pemeliharaan infrastruktur yang menjadi kewajiban pemerintah, termasuk perbaikan jalan berlubang.

Selain itu, SF Hariyanto juga menekankan pentingnya menggali potensi daerah guna meningkatkan pendapatan daerah pada tahun 2027.

“Tantangan kita adalah bagaimana bersama-sama bekerja keras menggali potensi yang ada. Insya Allah, dengan kebersamaan, pendapatan daerah pada tahun 2027 bisa kita tingkatkan,” tutupnya.(Lin)