“Kita tidak bisa menutup mata, rakyat masih banyak membutuhkan sentuhan pembangunan. Infrastruktur, bantuan sosial, pelayanan dasar, semuanya masih perlu perhatian. Tapi dengan kondisi keuangan yang ada, kita harus bekerja dengan skala prioritas dan tetap menjaga optimisme masyarakat,” ujarnya.

Afni juga menekankan pentingnya perubahan pola kepemimpinan di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, aparatur pemerintah harus lebih terbuka dan dekat dengan masyarakat serta meninggalkan sikap elitis.

“Saya selalu tekankan, aparatur itu tugasnya melayani, bukan dilayani. Sudah bukan zamannya lagi pejabat berjarak dengan rakyat. Kalau rakyat susah lalu kita tidak hadir, kepercayaan itu akan hilang. Karena itu saya minta semua jajaran membiasakan turun ke lapangan,” tegasnya.

Di tengah keterbatasan anggaran, Afni menyebut pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Pemerintah Kabupaten Siak kini mulai memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh kolaborasi multipihak. Perusahaan harus ikut bertanggung jawab terhadap daerah tempat mereka beroperasi, terutama dalam pemeliharaan infrastruktur. Kita ingin CSR itu berkelanjutan, bukan sekadar simbolis,” katanya.

Selain itu, ia juga menyinggung pelaksanaan sejumlah program nasional di daerah yang menurutnya masih perlu penyempurnaan agar lebih tepat sasaran, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil.