“Jika distribusi MBG tidak sesuai petunjuk teknis atau tidak layak, tolak dengan tegas demi keselamatan anak didik kita. MBG adalah hak anak bangsa yang dibiayai dari pajak,” tegasnya.

Selain itu, Afni juga menyoroti masih adanya sekolah di Kecamatan Pusako yang belum tersentuh program MBG, meskipun kebutuhan masyarakat sangat tinggi. Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk pemerataan layanan di seluruh 14 kecamatan.

Ia mengimbau masyarakat dan pihak sekolah untuk segera melaporkan jika menemukan distribusi MBG yang tidak layak melalui hotline resmi.

Saat ini, tercatat sebanyak 1.052 fasilitas pendidikan negeri dan swasta di Kabupaten Siak, yang terdiri dari 693 PAUD/TK serta 577 SD dan SMP yang tersebar di seluruh wilayah.

Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Siak menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan program pemenuhan gizi bagi pelajar berjalan optimal dan merata.(Lin)