RIAU24.COM - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau yang membahas perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Kamis 29 Oktober 2026.

Rapat tersebut dipimpin Ketua Pansus Ranperda Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup, Khairul Umam, didampingi Wakil Ketua Pansus Robin Hutagalung serta Anggota Pansus Ginda Burnama.

Dari unsur Pemerintah Provinsi Riau, hadir perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Rahmat Setiadi; perwakilan Biro Hukum Provinsi Riau, Armanita beserta staf; serta perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Wan Saiful Efendi beserta staf.

Sementara itu, dari unsur LSM dan organisasi masyarakat, hadir Perwakilan Koalisi Masyarakat Riau Johny S. Mundung, Perwakilan Bahtera Alam Marzuki, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau JIKALAHARI, WALHI RIAU, JARINGAN MASYARAKAT GAMBUT RIAU ( JMGR ) , FKKM RIAU, Perwakilan LAM Tambusai Ahmad Khoirudin Rajo Suaro, Ketua PKC PMII Riau Ghulam Zaky, Ketua BEM Kristiani Riau Gabriel Mercelino, Ketua Persatuan Hijau Riau (PeHR) Hengki Primana, serta perwakilan LAM Riau Junaidi Darsa.

Dalam rapat tersebut, Pansus bersama OPD dan LSM membahas berbagai persoalan terkait pengelolaan lingkungan hidup, termasuk isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi perhatian penting di Provinsi Riau.

Ketua Pansus, Khairul Umam, mengatakan bahwa pembahasan perubahan Perda ini membutuhkan masukan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, agar regulasi yang disusun dapat mengakomodasi persoalan lingkungan hidup secara komprehensif.