RIAU24.COM - Di tengah kondisi defisit anggaran dan kebijakan efisiensi fiskal yang membatasi pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Riau justru mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp133 miliar untuk pembangunan dan fasilitas instansi vertikal. Alokasi ini dinilai kontras dengan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hanya Rp3,6 miliar, meskipun daerah telah menetapkan status darurat bencana hingga November 2026.

Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran Rp133 miliar tersebut diperuntukkan bagi sejumlah lembaga vertikal, antara lain pembangunan dan dukungan untuk rumah sakit TNI, Rumah Sakit Bhayangkara, rumah dinas Kepala Kejaksaan Tinggi, rumah dinas Kapolda, serta sisa pembayaran pembangunan gedung Badan Intelijen Negara (BIN) Riau.

Kebijakan ini terjadi saat pemerintah daerah melakukan penghematan besar-besaran. Dampaknya dirasakan langsung oleh aparatur sipil negara (ASN) melalui pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta berkurangnya berbagai program pelayanan publik dan kegiatan strategis lainnya.

Di sisi lain, Provinsi Riau saat ini sedang dilanda krisis karhutla. Pemerintah bahkan telah memperpanjang status darurat bencana hingga November 2026. Namun, komitmen anggaran untuk penanganan bencana ekologis ini justru sangat minim, hanya sekitar Rp3,6 miliar. Padahal, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memicu gangguan kesehatan seperti ISPA, menurunkan produktivitas ekonomi, hingga memperparah angka kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan lahan gambut.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menilai kebijakan anggaran ini tidak mencerminkan keberpihakan pada kepentingan publik.

“Alokasi Rp133 miliar untuk instansi vertikal di tengah defisit anggaran adalah bentuk kegagalan dalam menetapkan prioritas. Ini bukan hanya soal angka, tetapi soal keberpihakan. Ketika masyarakat menghadapi ancaman asap karhutla dan tekanan ekonomi, pemerintah justru mengalokasikan anggaran besar untuk kebutuhan yang tidak mendesak bagi rakyat,” ujar Sartika Dewi, Manager Advokasi & Pengembangan Jaringan FITRA Riau, Selasa (31/3/2026).