FITRA Riau juga menyoroti kontras tajam antara anggaran untuk instansi vertikal dengan alokasi penanganan karhutla yang hanya Rp3,6 miliar. Menurut Sartika, angka tersebut sangat tidak rasional mengingat status darurat yang telah ditetapkan.

“Dengan status darurat karhutla hingga November 2026, alokasi Rp3,6 miliar sangat tidak rasional. Ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat. Dampak karhutla itu nyata, seperti penyakit ISPA meningkat, aktivitas ekonomi terganggu, dan kelompok rentan semakin terpuruk. Apalagi, baru-baru ini kebakaran bahkan menimbulkan korban jiwa terhadap tim relawan Manggala Agni yang sedang memadamkan api,” tegasnya.

Lebih lanjut, FITRA menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah justru menyasar belanja yang kurang prioritas. Beban efisiensi dialihkan pada pelayanan masyarakat, sementara belanja untuk instansi vertikal tetap besar.

“Ini adalah bentuk ketimpangan fiskal yang tidak adil,” imbuh Sartika.

Menyikapi kondisi tersebut, FITRA Riau mendesak Pemerintah Provinsi Riau untuk segera melakukan koreksi kebijakan anggaran dengan beberapa rekomendasi:

1. Mengalihkan anggaran instansi vertikal untuk penanganan karhutla dan perlindungan masyarakat terdampak, serta peningkatan layanan dasar publik.