2. Meningkatkan anggaran penanggulangan karhutla secara signifikan, sesuai dengan status darurat yang telah ditetapkan.
3. Memprioritaskan program pengentasan kemiskinan dan pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah terdampak.
4. Melakukan transparansi dan evaluasi terbuka terhadap struktur belanja daerah, agar publik dapat menilai arah kebijakan fiskal pemerintah.