“Harus ada pengawasan dari seluruh stakeholder. Pos yang bermasalah bisa ditutup sementara dan fokuskan stok ke wilayah yang benar benar membutuhkan. Jika ada pihak yang memanipulasi atau menyalahi aturan, harus dicoret dari daftar penyalur,”sambungnya.

Sementara itu, aktivis P-KPK Ahmad Effendi menilai langkah Disperindag selama ini baru sebatas penertiban di lapangan. Menurutnya, perlu regulasi lebih jelas agar penyaluran ke pengecer dan masyarakat desa memiliki mekanisme yang teratur.

“Hasil razia mungkin membuat stok SPBU terlihat aman, tetapi belum ada terobosan regulasi agar BBM dapat didistribusikan kepada pengecer dengan sistem yang jelas,”ungkap Ahmad Efendi.

Ahmad Efendi juga menyarankan sinergi dengan aparat penegak hukum untuk mengawasi peredaran BBM di tingkat desa. 

“Dinas dapat meminta bantuan Kepolisian untuk mengawasi kios-kios di desa. Jika diawasi ketat, kebutuhan masyarakat insyaallah terpenuhi,” katanya lagi.

Aktivis tersebut mengaku tetap memantau berbagai keluhan warga terkait kelangkaan BBM, lampu jalan, hingga persoalan bantuan sosial dan infrastruktur desa.