RIAU24.COM - Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan memastikan Pengawasan DPR RI terhadap kasus-kasus hukum yang ramai diperbincangkan publik dinilai sudah tepat.

Dia pun meminta DPR selalu melakukan pengawasan untuk menjaga kualitas penegakan hukum, dikutip dari rmol.id, Minggu, 12 April 2016.

"Menurut saya, apa yang dilakukan DPR sudah tepat, apalagi pengawasan itu dilakukan terhadap perkara-perkara yang menjadi perhatian masyarakat,"ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan Komisi III DPR dalam sejumlah kasus yang sempat menuai sorotan, seperti kasus korban jambret di Sleman yang sempat ditetapkan sebagai tersangka.

Komisi III juga menyoroti kasus konten kreator Amsal Sitepu yang sempat dituduh melakukan mark up proyek, namun akhirnya dibebaskan.

Ia menjelaskan bahwa DPR memang memiliki fungsi pengawasan, termasuk terhadap aparat penegak hukum yang menjadi mitra kerja Komisi III.