Tak hanya itu, Pemkab Siak juga mengusulkan agar fasilitas publik seperti sekolah, rumah ibadah, lapangan olahraga, ruang terbuka hijau (RTH), hingga tempat pemakaman umum (TPU) dapat dikeluarkan dari kawasan HGU untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Afni, Menteri ATR/BPN memberikan respons positif dan meminta pemerintah daerah melengkapi data lokasi yang diusulkan.

Selain itu, Bupati Siak juga menemui Dirjen Migas untuk mengajukan permohonan pinjam pakai Barang Milik Negara (BMN) di wilayah kerja hulu migas guna mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Ada tujuh lokasi yang kami usulkan untuk mendukung program prioritas nasional, tersebar di beberapa kecamatan seperti Tualang, Sabak Auh, Kerinci Kanan, Pusako, Kandis, dan Minas,” jelasnya.

Pemkab Siak juga mengajukan pemanfaatan aset negara di wilayah kerja Pertamina Hulu Rokan di Kecamatan Minas. Aset yang diusulkan mencakup lahan untuk fasilitas umum seperti puskesmas, sekolah, kantor desa, hingga sarana olahraga.

Afni menyebut, proses pengajuan dilakukan bertahap dan saat ini masih menunggu verifikasi dari pihak terkait agar tidak terjadi tumpang tindih permohonan.