Ia berharap regulasi ini dapat menjadi kekuatan dalam pengelolaan lahan untuk menjaga ketahanan pangan daerah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami juga mempertimbangkan kemungkinan dimasukkan sanksi pidana dalam Ranperda, sehingga aturan yang disusun memiliki kekuatan hukum yang tegas, tidak hanya bersifat administratif," ungkapnya.

Ketua Pansus Asep Setiawan menyampaikan bahwa pembahasan akan dilanjutkan pada rapat berikutnya guna mengkaji lebih dalam poin poin yang masih perlu disempurnakan. 

"Saya berharap ke depan dapat dirumuskan formulasi terbaik agar Ranperda ini menjadi regulasi yang komprehensif dan implementatif," pungkasnya.