“Jika ada bidang tanah yang tercatat sebagai BMN tetapi tidak digunakan untuk kegiatan migas, maka akan ditindaklanjuti sesuai aturan. Artinya, ada peluang untuk dikembalikan kepada masyarakat,” jelasnya.

Komisi I DPRD Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk terus mengawal proses penyelesaian persoalan ini hingga tuntas. Upaya tersebut dilakukan demi memastikan masyarakat yang terdampak memperoleh kejelasan status lahan serta kepastian hukum yang adil dan transparan.