Priyo Tri Laksono, menekankan bahwa sinergi ini adalah bagian dari transformasi pemasyarakatan semakin maju dan berorientasi pada hak asasi manusia. 

Menurut Kalapas, adapun hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan layanan pengadilan tidak boleh terputus.

"Sinergitas ini bukan sekadar tandatangan di atas kertas, melainkan janji kami untuk memberikan pelayanan prima,"ujarnya.

"Dengan adanya kerja sama ini, warga binaan kami mendapatkan akses yang lebih mudah untuk mengurus urusan hukum perdata mereka tanpa mengesampingkan prosedur keamanan yang berlaku. Kami sangat mengapresiasi kesediaan pengadilan agama Bengkalis untuk bersama sama mewujudkan pelayanan publik yang inklusif,"sambung Priyo Tri Laksono.

Ketua PA Bengkalis, Rahmatullah Ramadan, menyampaikan bahwa kolaborasi ini akan sangat membantu dalam mempercepat penyelesaian perkara perkara yang melibatkan warga binaan sebagai pihak di dalamnya.

Ramadan berharap keterbukaan informasi dan fasilitas yang diberikan dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat Bengkalis pada umumnya.