“Alhamdulillah saat acara sosialisasi dengan para investor kita dapat laporan ada 10 pelaku usaha yang bersedia bergabung di BRK Syariah. Nantinya pembayaran gaji karyawan dan transaksi usaha mereka dilakukan melalui BRK Syariah,” ujar Vera.

Menurut Vera, respons pelaku usaha terhadap ajakan Pemprov Riau sejauh ini cukup positif. Ia menyebut selama ini masih banyak transaksi perusahaan yang terjadi di luar Provinsi Riau meski sumber daya alam yang dikelola berasal dari daerah tersebut.

“Harapannya, kalau mereka menggunakan BRK Syariah dan transaksi dilakukan di Riau, maka akan ada deviden dan manfaat ekonomi yang kembali ke daerah,” katanya.

Selain penggunaan rekening BRK Syariah, Pemprov Riau juga menekankan pentingnya perusahaan memiliki NPWP domisili di Riau, terutama bagi perusahaan yang melakukan perluasan usaha.

“Nanti kita arahkan untuk NPWP domisili. Jadi pajak dan pendapatan mereka bisa terpantau serta memberi kontribusi langsung untuk Riau,” jelas Vera.

Plt Direktur Utama BRK Syariah Helwin Yunus mengatakan, bahwa sebagai bank daerah kebanggaan masyarakat Riau dan Kepri. BRK Syariah siap mendukung program pemerintah dalam sektor investasi untuk menambah PAD tersebut.