Wakil Ketua Pansus IV Hendra, ST mengatakan rapat pembahasan Ranperda tersebut dilaksanakan untuk melakukan evaluasi serta menghimpun masukan dari seluruh OPD terkait agar regulasi yang disusun dapat memberikan perlindungan nyata bagi pekerja formal maupun informal.

“Kami mengharapkan masukan dan saran dari seluruh OPD terhadap Ranperda ini agar nantinya dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum,”ujar Hendra.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis yang diwakili Kabid Hubungan Industrial, Nurzaman, menyampaikan Ranperda tersebut masih membutuhkan berbagai masukan dari OPD agar implementasinya tepat sasaran.

Menurutnya, Disnaker masih memerlukan kejelasan wadah atau basis data sesuai jenis pekerjaan perorangan, seperti pedagang pasar yang dapat dikoordinasikan melalui Disperindag maupun perusahaan di luar pemerintah daerah.

“Setelah mengetahui wadah dan data. Kami dapat mengakomodasi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan,"ujar Nurzaman.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, Zulpan, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah data terkait pasar, industri kecil, serta data ekspor-impor di Kabupaten Bengkalis yang dapat mendukung penyusunan Ranperda tersebut.