Secara umum, seluruh OPD menyatakan siap berbagi data yang dibutuhkan Disnaker serta mendukung pengawalan Ranperda hingga nantinya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kesempatan itu, Hj Nurhasanah menilai Ranperda tersebut sangat penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi yang jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap substansi Ranperda.

“Saling berkoordinasi antar instansi dengan Disnaker agar data yang dimiliki kuat dan tidak saling tumpang tindih,” ujar Hj. Nurhasanah.

Selain itu, H. Zamzami juga meminta agar tenaga kerja di sektor tambak udang turut menjadi perhatian, mengingat banyaknya usaha tambak udang di Kabupaten Bengkalis yang pekerjanya belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Disnaker turut menambahkan bahwa masyarakat penyandang disabilitas yang termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) juga telah masuk dalam cakupan BPJS Ketenagakerjaan.

Melalui rapat pembahasan Ranperda ini, DPRD Kabupaten Bengkalis berharap seluruh pekerja di Kabupaten Bengkalis ke depan dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja.