Menu

Bupati Siak: Keterbatasan Fiskal Tidak Mengurangi Komitmen Pemerintah Membangun Daerah

Lina 6 Jul 2026, 22:20
Bupati Siak: Keterbatasan Fiskal Tidak Mengurangi Komitmen Pemerintah Membangun Daerah
Bupati Siak: Keterbatasan Fiskal Tidak Mengurangi Komitmen Pemerintah Membangun Daerah

RIAU24.COM - SIAK – Bupati Siak Afni Z menegaskan bahwa keterbatasan kapasitas fiskal yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Siak tidak akan mengurangi komitmen pemerintah dalam melanjutkan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan jawaban Pemerintah Kabupaten Siak atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang III DPRD Kabupaten Siak, yang berlangsung di Ruang Rapat Putri Kacamayang, Senin (6/7/2026).

Dalam pidatonya, Afni menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan, kritik, saran, dan rekomendasi yang disampaikan. Menurutnya, seluruh pandangan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menyusun arah pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Siak atas perhatian, masukan, kritik, dan rekomendasi yang telah diberikan. Seluruhnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Siak dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Afni.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah menyadari tantangan pembangunan saat ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan fiskal yang berdampak pada ruang gerak pembangunan di berbagai sektor. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, berbagai langkah strategis terus dilakukan melalui penetapan skala prioritas pembangunan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efisiensi belanja daerah, percepatan digitalisasi pelayanan publik, hingga memperjuangkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat maupun sumber pendanaan lainnya.

Halaman: 12Lihat Semua