"Sebenarnya di dalam ongkos haji itu enggak ada subsidi, karena milik dia sendiri. Jadi proses pengembangan selama waiting list itulah yang menjadi miliknya. Kalau udah pakai virtual account, ya enggak ada subsidi," sebutnya.

Hal ini membawa isu pembiayaan haji ke persoalan yang lebih besar, yakni transparansi dan keadilan distribusi hasil pengembangan dana setoran awal.

Dia menilai jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu juga memiliki hak terhadap nilai manfaat dana yang telah mereka setorkan.