"Hal ini berakibat pada saran dan tanggapan yang disampaikan dalam rapat pleno tingkat provinsi tidak terdokumentasikan secara lengkap," ujarnya.

"Dan berimplikasi terhadap aspek akuntabilitas penyelenggaraan dan mengurangi transparansi proses rekapitulasi data pemilih," tambahnya.

Ketiga, terdapat ketidakseragaman dalam penggunaan maupun penyampaian formulir rekap perubahan data pemilih.

Hal ini menyulitkan proses pencermatan dan validasi terhadap perubahan data pemilih yang berdampak pada pemenuhan prinsip partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam penyelenggaraan PDPB. 

Keempat, pihaknya menemukan di 1 provinsi mengalami ketidaksesuaian administrasi dalam dokumen rekapitulasi.

"Catatan kelima, data hasil penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan belum sepenuhnya sinkron dengan layanan Cek DPT Online," ujarnya.