RIAU24.COM - Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyebut kelompok masyarakat sipil (civil society) menjadi satu-satunya harapan untuk menjalankan fungsi penyeimbang pemerintah.

Hal ini karena hampir seluruh kekuatan politik dan pemangku kepentingan berada dalam lingkaran pemerintahan, dikutip dari rmol.id, Jumat 24 Juli 2026.

Tambahnya, peran kelompok di luar kekuasaan menjadi semakin penting untuk menjaga mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

"Ketika semua kekuatan penting, stakeholder di negara kita menjadi bagian dari kekuasaan politik, harapan terbesar yang muncul sebagai penyeimbang memang harus muncul dari kalangan gerakan civil society dan itu semua berada di luar kekuasaan," ujarnya.

Katanya lagi, keberadaan kelompok kritis di luar pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. 

Oleh karena itu, perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang wajar.