RIAU24.COM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan berharap pemerintah membuka secara transparan berapa sebenarnya kebutuhan anggaran untuk rencana penambahan 1 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). 

Hal ini karena penambahan volume SPHP harus diiringi dengan evaluasi terhadap efektivitas subsidi yang telah dikeluarkan negara dalam menekan harga beras di tingkat konsumen, dikutip dari rmol.id, Jumat 11 September 2026.

"Kuota SPHP sebelumnya sebesar 828 ribu ton membutuhkan subsidi harga sekitar Rp4,97 triliun. Sekarang pemerintah berencana menambah lagi 1 juta ton. Pertanyaan kami sederhana: berapa tambahan biaya fiskal yang harus ditanggung negara, dan seberapa besar dampaknya terhadap harga yang benar-benar dibayar masyarakat?" ujarnya. 

Dia mendukung intervensi pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga beras, terlebih menghadapi periode penurunan produksi. 

Hanya saja keberhasilan kebijakan tidak boleh hanya dinilai berdasarkan besarnya stok Bulog atau banyaknya beras yang berhasil dikeluarkan dari gudang.

“Uang negara yang digunakan sangat besar. Karena itu ukuran keberhasilannya bukan sekadar berapa ton SPHP tersalurkan. Kita harus bisa menjawab: berasnya sampai ke mana, rakyat membelinya dengan harga berapa, dan apakah harga pasar di wilayah tersebut benar-benar turun," sebutnya.