"Kami berharap usulan seperti penanganan abrasi dan peningkatan jalan provinsi di Bengkalis dapat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Riau Heru Rizal yang juga menjabat Plt. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa keterbatasan fiskal menyebabkan sejumlah program fisik tahun 2026 harus ditunda.

Meski demikian, ia memastikan usulan yang disampaikan DPRD Bengkalis akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program tahun 2027, termasuk pembangunan pemecah gelombang dan perbaikan jalan provinsi.

Heru juga menyampaikan bahwa PUPR Provinsi Riau terus mendorong kerja sama dengan perusahaan melalui skema CSR guna membantu perbaikan jalan yang terdampak aktivitas kendaraan angkutan perusahaan.

Selain itu, pertemuan turut membahas optimalisasi pemanfaatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Dumai - Rohil - Bengkalis yang dinilai belum berjalan maksimal. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten agar layanan air bersih dapat segera dirasakan masyarakat.

Melalui pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Bengkalis berharap berbagai usulan prioritas dapat direalisasikan secara bertahap guna meningkatkan konektivitas wilayah, mengatasi abrasi, dan mendorong pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis.