Karena itu, pemerintah memandang kebijakan WFH layak dilanjutkan hingga akhir September 2026 sebagai bagian dari transformasi birokrasi agar semakin adaptif menghadapi dinamika perubahan di tingkat nasional, regional, hingga global.

"Keputusan tersebut diambil karena kebijakan ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan reformasi birokrasi agar tata kelola pemerintahan semakin dinamis dan mampu menjawab kebutuhan perubahan yang terjadi sangat cepat di lingkungan strategis nasional, regional, dan global," ujarnya.