RIAU24.COM - SIAK — Bupati Siak Afni Zulkifli meminta kepastian terkait waktu dan besaran Transfer ke Daerah (TKD) kepada pemerintah pusat. Ketidakpastian tersebut dinilai dapat menyulitkan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan anggaran secara tepat.

 

Hal itu disampaikan Afni saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau Adnan Wimbyarto bersama Kepala KPPN Pekanbaru Tri Widiyanto, Rabu (12/8/2026).

 

Pertemuan tersebut membahas kondisi fiskal Kabupaten Siak, perkembangan TKD, serta langkah yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam menyusun anggaran di tengah keterbatasan ruang fiskal.

 

Menurut Afni, Kanwil DJPb merupakan representasi Kementerian Keuangan di daerah sehingga diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

 

Afni menyebut kondisi ketidakpastian fiskal tersebut sebagai “psikologis fiskal” Siak. Pemerintah daerah, kata dia, harus berulang kali menyesuaikan perencanaan ketika waktu maupun besaran transfer belum diketahui secara pasti.

 

“Kalau kami membuat perencanaan dan kemudian meleset, efeknya ke mana-mana. Kami dianggap tidak pandai belanja, padahal yang membuat perencanaan berubah salah satunya karena tidak adanya kepastian kapan dan berapa besar dana yang akan ditransfer,” ujar Afni.

 

Sejak mulai menjabat pada Juni 2025, Pemkab Siak telah melakukan efisiensi anggaran hampir Rp700 miliar sekaligus membayarkan kewajiban kepada pihak ketiga.

 

Namun, di tengah ruang fiskal yang terbatas, pemerintah daerah tetap dituntut memastikan pembangunan berjalan dan pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu.

 

“Mengapa saya terus menyuarakan ini? Karena efeknya ke mana-mana. Kami harus menjaga pembangunan tetap berjalan, tetapi pelayanan dasar masyarakat juga tidak boleh terganggu,” katanya.

 

Afni berharap pertemuan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai langkah yang dapat ditempuh Pemkab Siak agar perencanaan anggaran tetap terukur dan pembangunan tidak terganggu akibat perubahan kondisi fiskal.

 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau Adnan Wimbyarto meminta Pemkab Siak memperkuat data mengenai kondisi fiskal daerah.

 

Menurut Adnan, data yang lengkap dan terukur akan menjadi dasar untuk membahas persoalan fiskal Siak lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan.

 

“Kita nanti akan menjembatani supaya tahu bagaimana sebenarnya kondisi di daerah. Saya inginnya pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan bisa duduk bersama membahas terkait kondisi fiskal Siak yang disampaikan tadi. Silakan diperkuat datanya dan bisa dikoordinasikan bersama kami, kita bisa memberikan data yang detail,” ujarnya.

 

Dalam pertemuan tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Riau juga memaparkan kajian makro fiskal Kabupaten Siak yang mencakup perkembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, ketenagakerjaan, kondisi fiskal daerah, serta perkembangan penyaluran TKD.

 

Pertemuan kemudian ditutup dengan suasana hangat. Bupati Afni mengajak Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau Adnan Wimbyarto, Kepala KPPN Pekanbaru Tri Widiyanto, beserta rombongan mengunjungi kawasan Istana Siak Sri Indrapura.

 

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan sejarah dan warisan budaya Melayu yang menjadi identitas Kabupaten Siak.

 

Sebelumnya, kondisi fiskal Siak juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Pada akhir 2025, Bupati Afni telah menekankan pentingnya disiplin belanja dan prioritas pembayaran kewajiban daerah di tengah kondisi kas yang terbatas.(Lin)