Sejumlah materi strategis menjadi fokus pembahasan. Di antaranya mengenai peran dan fungsi DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, dengan penajaman implementasi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Selain itu, peserta mendapatkan penguatan terkait transparansi dan akuntabilitas APBD, termasuk strategi pengelolaan anggaran serta upaya mitigasi terhadap temuan pemeriksaan BPK.

Materi lainnya berkaitan dengan penguatan fungsi aspirasi masyarakat, terutama optimalisasi pelaksanaan reses dan penyerapan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD agar lebih terukur, tepat sasaran, serta berorientasi pada kepentingan publik.

Melalui kegiatan tersebut, DPRD Kabupaten Siak diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan sekaligus memperkuat pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan.

Penguatan tersebut dinilai penting agar DPRD dapat menjalankan perannya secara lebih kredibel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Hadirkan Unsur Pimpinan dan Sekretariat DPRD