Dia juga meminta pemerintah menjelaskan dasar penentuan daerah yang menjadi prioritas dalam penanganan karhutla. 

Seperti misalnya NTB yang disebut berada di posisi keempat berdasarkan luas karhutla, tetapi tidak masuk dalam sejumlah kegiatan utama seperti posko siaga darurat, operasi pemadaman satgas darat, distribusi sarana dan prasarana, maupun operasi modifikasi cuaca.