Bupati menjelaskan bahwa dalam KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp3,247 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,260 triliun, dengan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp13 miliar.

Arah kebijakan anggaran tahun 2027 difokuskan pada sejumlah prioritas pembangunan, antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, perdagangan, dan pariwisata. Selain itu, pemerintah daerah juga menempatkan penguatan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan efisiensi dan disiplin fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai prioritas utama.

Bupati perempuan pertama di Riau ini menegaskan bahwa kondisi fiskal daerah menuntut pemerintah untuk semakin selektif dan cermat dalam menentukan program dan kegiatan. Oleh karena itu, seluruh belanja daerah harus diarahkan pada program yang memiliki dampak nyata terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap kesepakatan ini dapat segera ditindaklanjuti pada tahapan penyusunan rancangan APBD 2027, sehingga seluruh proses dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Mari kita satukan langkah, perkuat komitmen, dan pastikan setiap kebijakan serta setiap rupiah anggaran benar-benar diarahkan untuk kepentingan rakyat,” pungkas Kasmarni.