Sementara itu, anggota Komisi II, Laurensius Tampubolon, mempertanyakan kondisi alat berat tersebut, termasuk apakah sebelumnya sudah pernah dilakukan proses pelelangan terhadap unit-unit yang mengalami kerusakan.

Menanggapi hal tersebut, Syafroni menjelaskan bahwa proses pelelangan alat berat tidak mudah dilakukan. Sejumlah alat berat telah berusia cukup lama, sementara dokumen atau surat-surat kepemilikannya sudah tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, tempat pelaksanaan proses pelelangan juga memiliki antrean yang cukup panjang.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi II, Hendra Jeje. Ia meminta agar dilakukan pendataan secara menyeluruh terhadap seluruh alat berat, baik yang masih dapat digunakan maupun yang mengalami kerusakan. Pendataan tersebut juga diharapkan memuat secara rinci kebutuhan alat yang masih diperlukan oleh workshop UPT PUPR Mandau.

Selain kondisi alat berat, Hendra juga menyoroti pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan alat berat. Ia meminta agar pengelolaannya dilakukan secara transparan, termasuk memastikan kejelasan aliran pemasukan dari penyewaan alat berat.

Menurutnya, untuk mempermudah sekaligus meningkatkan transparansi dalam proses penyewaan, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penggunaan aplikasi khusus sehingga seluruh proses pemanfaatan alat berat dapat tercatat dan dipantau dengan lebih baik.

Syafroni Untung menegaskan, monitoring tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi II DPRD Bengkalis sekaligus upaya mencari solusi terbaik terhadap pengelolaan alat berat milik pemerintah daerah.