“Dalam hal ini Komisi II berniat menjalankan fungsi pengawasan dan mencari solusi yang terbaik. Pemerintah memberikan subsidi seharusnya untuk masyarakat. Dengan kondisi saat ini, sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang memiliki alat berat di Mandau, sehingga jika terjadi bencana alam kita bisa meminjam,” jelasnya.

Ia menambahkan, apabila alat berat milik pemerintah daerah tidak memberikan manfaat bagi masyarakat maupun daerah, terlebih jika tidak memberikan kontribusi terhadap PAD, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap keberadaannya.

“Kalau tidak ada manfaatnya untuk masyarakat dan daerah sendiri, dan dalam hal ini tidak ada PAD yang didapat, untuk apa dipertahankan alat berat tersebut,” tutup Syafroni.