Nilai dana yang sempat tertunda disebut mencapai lebih dari Rp500 miliar. Sementara dalam pembayaran terakhir, baru sekitar Rp29,8 miliar yang dicairkan.

Kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan Pemerintah Kabupaten Siak dalam memenuhi berbagai kewajiban kepada pihak ketiga.

Menghadapi kondisi itu, Pemkab Siak memilih melakukan penyesuaian dan efisiensi belanja secara signifikan. Sejumlah pos anggaran dikurangi, antara lain Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), perjalanan dinas, kegiatan pertemuan, beasiswa, bantuan sosial, hingga hibah.

Efisiensi tersebut mencapai sekitar Rp700 miliar.Afni mengatakan langkah tersebut dilakukan agar kondisi keuangan daerah tidak semakin terbebani dan APBD dapat disusun berdasarkan kemampuan fiskal yang benar-benar tersedia.

"Kami diminta menyusun APBD serealistis mungkin. Pendapatan jangan dinaik-naikkan, harus sesuai kondisi riil di lapangan, sehingga ketika fiskal sakit bisa cepat disehatkan dan tidak menumpuk utang," kata Afni.

APBD Siak Terus Disesuaikan, Penyesuaian fiskal juga tercermin dalam perubahan postur APBD Kabupaten Siak. Dari sebelumnya sekitar Rp3,2 triliun, anggaran kemudian disesuaikan menjadi sekitar Rp2,6 triliun, selanjutnya Rp2,3 triliun, dan ke depan diproyeksikan berada di kisaran Rp2 triliun.