RIAU24.COM - Presiden Prabowo Subianto bicara penataan dan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, proses penataan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, dikutip dari rmol.id, Sabtu, 5 September 2026.

Restrukturisasi harus menghasilkan perusahaan negara dengan struktur yang lebih ramping, sehat, profesional, dan memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian.

"Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional," sebut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

Hingga saat ini, sudah 290 BUMN ditutup. Kebijakan tersebut diklaim telah menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp50 triliun.

Penataan perusahaan negara itu masih akan berlanjut. Pemerintah menargetkan sedikitnya 700 BUMN lainnya ditutup hingga akhir Desember 2026.

Jika target tersebut terealisasi, restrukturisasi BUMN diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun.

Prabowo juga mendorong percepatan hilirisasi sumber daya alam.