Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau bersama Forkopimda telah membentuk Satgas Optimalisasi Pajak Daerah.

Satgas tersebut dibentuk untuk menata kewajiban perpajakan para pelaku usaha sekaligus memastikan berbagai potensi penerimaan daerah dapat dihimpun secara optimal.

SF Hariyanto mengatakan, optimalisasi pajak tidak cukup hanya dilakukan melalui administrasi, tetapi juga membutuhkan verifikasi langsung di lapangan. Karena itu, kolaborasi lintas lembaga menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.

“Kolaborasi antara Polri, TNI, Kejaksaan Tinggi dan BPKP menjadi pondasi kita dalam upaya menegakkan aturan ini dan menggali lagi potensi-potensi daerah dalam upaya membangun Provinsi Riau,” katanya.

Upaya tersebut, lanjutnya, mulai menunjukkan hasil. Jumlah perusahaan yang ditetapkan sebagai Wajib Pungut (WAPU) meningkat dari sebelumnya 19 perusahaan menjadi 26 perusahaan.

Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa penataan dan optimalisasi sektor perpajakan terus diperkuat di Provinsi Riau.