RIAU24.COM - Presiden Prabowo Subianto mengaku ingin sekali mengubah proses rekrutmen dan peningkatan kualitas guru.

Hal ini dibuktikan dengan membahas kemungkinan mengembalikan kewenangan pengangkatan guru ke pemerintah pusat, dikutip dari rmol.id, Kamis 17 September 2026.

"Tapi sekarang kalau tidak salah, ya, kita sedang bicarakan hak mengangkat guru kembali ke pemerintah pusat," ujarnya.

Dia yakin desentralisasi merupakan bagian dari semangat demokratisasi yang bertujuan baik. 

Namun, dalam pelaksanaannya, penyerahan kewenangan rekrutmen guru kepada pemerintah daerah menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga objektivitas dan kualitas tenaga pendidik. 

"Tapi pelaksanaannya, kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah (provinsi) gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita. Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru? Tim sukses dia? Dan sebagainya. Ini yang jadi dilema bagi kita," ujarnya.

Untuk menjawab persoalan kualitas guru yang belum merata, pemerintah mempertimbangkan pelaksanaan kursus, penataran, hingga program peningkatan kemampuan bagi tenaga pendidik. 

Selain itu, digitalisasi ruang kelas ditempatkan sebagai salah satu langkah untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan. 

"Sekarang, ya terpaksa mungkin kita harus bikin kursus-kursus, penataran-penataran, upgrading guru-guru itu," sebutnya.

Prabowo juga mengungkapkan rencana crash program dengan merekrut lulusan perguruan tinggi terbaik dari berbagai disiplin ilmu untuk membantu sekolah-sekolah yang paling tertinggal.