Oleh karena itu, peningkatan kapasitas anggaran harus diimbangi dengan pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran. Setiap alokasi belanja diharapkan memiliki target yang jelas, hasil yang terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan bahwa APBD harus ditempatkan sebagai instrumen pembangunan yang mendorong peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan fiskal yang ada justru menjadi dorongan untuk menghadirkan program yang lebih kreatif, efisien, inovatif, dan benar‑benar sesuai dengan kebutuhan daerah.

Usai penandatanganan, Bupati Hj. Kasmarni mengajak seluruh perangkat daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan jajaran terkait untuk segera menindaklanjuti pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Sinergi dan koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar seluruh tahapan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan.

“Melalui kesepakatan ini, kami berharap pelaksanaan Perubahan APBD 2026 semakin tepat sasaran, tepat administrasi, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, sebagai wujud nyata mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang Berwibawa, Maju, Sejahtera, dan Unggul di Indonesia,” harap Hj. Kasmarni.

Turut mendampingi Bupati Bengkalis, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dr. Ersan Saputra, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. H. Aready, Staf Ahli Bupati Bengkalis Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Syahruddin serta para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.