Perbedaan informasi tersebut, ditambah dengan kondisi faktual bahwa kawasan itu telah dihuni masyarakat, memunculkan keresahan di tengah warga.

Pasalnya, di kawasan tersebut telah berkembang permukiman dengan berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial. Mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, puskesmas pembantu/desa, masjid hingga mushalla.

“Di sana sudah ada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas. Ada sekolah, tempat ibadah dan fasilitas lainnya. Karena itu kami membutuhkan kejelasan mengenai bagaimana status kawasan tersebut,” ujar Dedianto.

Ia menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 400 hingga 450 kepala keluarga yang bermukim di kawasan Air Raja.

Atas kondisi tersebut, masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan arahan mengenai langkah yang harus ditempuh agar persoalan status lahan dan permukiman dapat disikapi secara jelas, terukur dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami mohon arahan dan solusi terbaik bagi masyarakat. Kami siap menjalankan kewajiban sebagai warga negara, termasuk apabila terdapat kewajiban pembayaran pajak, sepanjang terdapat kejelasan mengenai legalitas serta tata cara pembayarannya,” ungkapnya.