Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso meminta perangkat daerah terkait tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh data dan dokumen diverifikasi.

Menurutnya, persoalan tersebut harus dilihat secara utuh, baik dari sisi administrasi pemerintahan, status kawasan, legalitas lahan, kondisi permukiman maupun kewenangan masing-masing pihak.

Bagus menekankan pentingnya menghadirkan data yang valid sebagai dasar dalam menentukan langkah penyelesaian.

“Yang penting kita dudukkan bersama. Kita lihat datanya, kita lihat aturan dan kewenangannya, kemudian kita cari langkah terbaik,” tegas Bagus.

Ia meminta perangkat daerah terkait melakukan koordinasi dan pendalaman terhadap dokumen yang dimiliki masyarakat serta data dari instansi berwenang.

Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki gambaran yang komprehensif mengenai kondisi sebenarnya di lapangan, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru.