RIAU24.COM - Percepatan pengeboran minyak dan gas bumi (migas) harus berjalan beriringan dengan kepastian manfaat bagi daerah penghasil. Pesan itulah yang ditegaskan Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni dalam Rapat Koordinasi Pengeboran Sumur Migas PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Wilayah Operasi Provinsi Riau, Jumat, 16 Oktober 2026.

Dalam rapat yang berlangsung secara daring dari Ruang Rapat Kantor Camat Mandau tersebut, Kasmarni menyatakan dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap percepatan kegiatan pengeboran migas.

Namun, ia juga mendorong agar pembahasan mengenai penetapan bagi hasil migas, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan daerah penghasil, mendapat perhatian serius melalui koordinasi langsung bersama Kantor Staf Presiden (KSP).

Bagi Kasmarni, percepatan kegiatan migas membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak Pertamina. Berbagai hambatan di lapangan harus diselesaikan secara terkoordinasi agar rencana pengeboran dapat berjalan sesuai target, tanpa mengabaikan aturan, kepentingan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

“Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendukung upaya percepatan kegiatan pengeboran sumur migas PT Pertamina Hulu Energi di wilayah operasi Provinsi Riau. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak Pertamina agar berbagai kendala yang dihadapi dapat diselesaikan bersama,”kata Kasmarni.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) Pusat, Nurwahidi, serta diikuti perwakilan PHE, Rachmat Hidajat, dan perwakilan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Andre Wijanarko dan Agung Prasetya.