Sejumlah agenda strategis dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari rencana kerja pengeboran migas tahun 2026, persiapan kegiatan tahun 2027, hingga perkembangan dan target pengeboran di wilayah operasi Provinsi Riau.

Di balik rencana percepatan itu, masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan penyelesaian lintas sektor di antaranya, proses Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pembebasan dan status kepemilikan lahan, serta koordinasi dengan pihak terkait, termasuk PTPN, kelompok masyarakat (Pokmas), dan kawasan transmigrasi.

Kasmarni menegaskan, berbagai kendala tersebut perlu ditangani secara cermat dan terkoordinasi. Penyelesaian masalah tidak boleh hanya berorientasi pada percepatan pekerjaan, tetapi juga harus menjamin kepastian hukum serta memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat.

“Setiap kendala yang muncul perlu dicarikan solusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami berharap melalui koordinasi yang baik, berbagai hambatan dapat diselesaikan secara bertahap tanpa mengabaikan legalitas, kepentingan masyarakat, dan kelestarian lingkungan,” tambahnya.

Selain mendorong penyelesaian hambatan pengeboran, Kasmarni turut menyoroti pentingnya pembahasan mengenai penetapan bagi hasil migas bagi daerah penghasil. Ia berharap persoalan tersebut dapat dibicarakan secara langsung bersama KSP melalui rapat koordinasi khusus, sehingga berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan daerah dapat dikaji lebih mendalam.

Menurutnya, forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk membangun kesepahaman sekaligus merumuskan solusi yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat.