Pemerintah Kabupaten Bengkalis, lanjutnya, akan melakukan verifikasi dan koordinasi lebih lanjut terkait status kawasan, legalitas lahan, keberadaan permukiman serta fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah berdiri di wilayah Air Raja.

Hasil pendalaman tersebut selanjutnya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah tindak lanjut sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, aspirasi masyarakat tersebut bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan, tetapi juga menyangkut kepastian dan ketenangan masyarakat yang telah bermukim serta menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi di kawasan tersebut.

Karena itu, pemerintah daerah memastikan persoalan akan didudukkan secara bersama dengan mengedepankan data, aturan, kewenangan dan kepentingan masyarakat, sehingga solusi yang ditempuh nantinya memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.