"Sebagaimana diingatkan Bupati dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, seluruh Organisasi Perangkat Daerah diminta sungguh-sungguh melengkapi dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang ada. Masih banyak hal yang harus diperbaiki, termasuk temuan-temuan lama yang belum sepenuhnya terselesaikan," tegasnya.

Lebih lanjut, Sekda menyampaikan bahwa persoalan yang ditemui tidak terlalu kompleks, sehingga dengan niat dan komitmen bersama, seluruhnya dapat diselesaikan. Ia juga mengakui adanya tantangan tersendiri dalam penyelesaian temuan yang bersumber dari masa lalu ketika wilayah lain masih menyatu dengan Bengkalis.

"Insyaallah, kami terus berupaya menyelesaikan dan berkoordinasi untuk menuntaskan seluruh temuan tersebut," imbuhnya.

Sementara itu, Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Riau Rola Tantini menyampaikan ruang lingkup pemeriksaan pendahuluan terhadap dua OPD terkait. Dijelaskannya, tim pemeriksa Dinas Pendidikan menelaah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), BOSP, dana peningkatan prasarana, serta dana kelola lainnya, mulai dari perencanaan, penatausahaan, hingga pelaporan.

Untuk RSUD, pemeriksaan mencakup tata kelola keuangan, tata kelola pelayanan medik, tata kelola SDM, serta tata kelola operasional rumah sakit.

Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Riau menyampaikan, pemeriksaan pendahuluan ini berlangsung selama 32 hari kerja, terhitung sejak 30 Agustus hingga 30 September 2026. Hasil pemeriksaan ini akan dibahas bersama tim Pokja di tingkat pusat untuk menentukan fokus pemeriksaan lebih lanjut.