“Kami akan audiensi ke Kementerian Keuangan, ingin mengetahui secara utuh, bagaimana dan rumus apa menghitung dana bagi hasil Migas Siak, biar terang dan jelas,” ujarnya.

Menurut Afni, penurunan DBH terjadi ketika kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Siak semakin terbatas. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap harus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menjalankan berbagai program pembangunan.

Afni juga mengingatkan bahwa Siak merupakan salah satu daerah penghasil Migas yang selama puluhan tahun telah berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional.

“Kurang apa lagi yang diambil pemerintah pusat dari Siak sejak dahulu kala sampai detik ini,” katanya.

Selain mempersoalkan proyeksi DBH 2027, Afni menyebut Siak masih menunggu pembayaran kurang bayar DBH yang menurutnya telah terutang sejak 2023. Nilainya diproyeksikan sekitar Rp140 miliar dan disebut akan dialokasikan pada 2027.

Afni menegaskan, pembayaran kurang bayar tersebut merupakan kewajiban pemerintah pusat dan tidak seharusnya dianggap sebagai pengganti ataupun pengurang hak DBH Migas Siak pada tahun berjalan.