“Alokasi anggaran untuk kurang bayar DBH sejak 2023 ternyata hanya Rp4 triliun dari Rp70 triliun. Siak dapat alokasi Rp140-an miliar tahun 2027 dari utang KB DBH Rp411 miliar. Kami tetap berterima kasih utang ini akhirnya dicicil, karena sudah kami nantikan sejak 2023. Tapi kenapa utangnya dicicil tapi DBH Migasnya anjlok drastis. Itu yang tadi kami tanyakan sebabnya,” ungkap Afni.

Namun, persoalan tidak berhenti pada kurang bayar. Pemkab Siak juga mempertanyakan dasar perhitungan DBH Migas yang membuat penerimaan daerah penghasil turun begitu drastis.

Afni meminta pemerintah membuka data lifting, produksi, biaya produksi hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas yang menjadi dasar penghitungan DBH bagi daerah penghasil.

Menurut Afni, dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa kontribusi PNBP Migas dari Riau pada 2026 mengalami penurunan tajam, dari sekitar 4,6 persen menjadi 1,6 persen.

Kondisi tersebut disebut berdampak terhadap penurunan DBH Migas, bukan hanya bagi Siak, tetapi juga daerah penghasil Migas lainnya di Provinsi Riau.

“Tadi disampaikan bahwa penghitungan kontribusi PNBP Migas dari Riau pada 2026 semuanya disebut nyungsep. Dari 4,6 persen ke 1,6 persen. Jadi berdampak pada DBH Migas yang ikut anjlok, tidak hanya Siak tapi semua daerah di Riau,” ujarnya.